blog Detail

Ulah Bjorka Mempercepat Pengesahan UU PDP ?

UU PDP atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang diklaim memuat perlindungan data pribadi warga belum kunjung diberlakukan. Mengingat akhir-akhir ini banyak insiden kebocoran data, salah satu pelakunya adalah Bjorka. Peretasan yang dilakukan oleh Bjorka ini kabarnya dapat mempercepat pemberlakuan UU PDP, lalu kapankah UU PDP ini diberlakakukan ?

Sampai saat ini UU PDP masih belum diberlakukan, tetapi rancangannya sudah disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (20/9), pengesahan ini waktunya cukup berdekatan dengan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Sehingga ada spekulasi muncul bahwa pembocoran data publik yang dilakukan oleh Bjorka ini mempercepat pengesahan UU PDP. Salah satu pencetus spekulasi ini adalah Ismail Fahmi selaku pendiri platform analisis media sosial Drone Emprit.

“Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera” terang Ismail Fahmi pada akun akun Twitter-nya, Kamis (22/9)

Pada 20 September lalu, rancangan RUU PDP baru saja naik ke Pembicaraan Tahap II alias pengesahan di Sidang Paripurna DPR. Pada rapat itu juga seluruh anggota DPR yang hadir setuju jika RUU PDP menjadi sebuah Undang-Undang. Setelah disahkan lalu kapan UU PDP ini dapat diberlakukan ?

Meskipun sudah disahkan pada sidang paripurna DPR UU PDP ini tidak dapat langsung diberlakukan, pasalnya UU PDP masih harus melewati 1 tahap lagi setelah disetujui oleh DPR. UU PDP ini masih harus dikirim oleh DPR kepada Presiden paling lambat 30 hari, setelah itu UU PDP baru dapat diberlakukan.

Berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU sah menjadi UU dalam jangka 30 hari setelah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah, dengan atau pun tanpa tanda tangan Presiden (pasal 73 ayat (2) dan (3)).

UU PDP ini menjadi sebuah harapan dimana UU PDP dianggap sebagai awal yang baik untuk permasalahan kebocoran data pribadi yang melanda Indonesia akhir akhir ini. Dalam UU PDP ini terdapat sejumlah poin penting yang mengatur denda atau sanksi bagi pengumpul, pembocor, serta pengguna data pribadi secara illegal.

Tak hanya itu UU PDP juga mengatur tentang pidana denda yang cukup besar bagi korporasi yang diketahui lalai dalam menjaga data pribadi yang dikelolanya. Selain itu UU PDP juga mewajibkan pengendali Data Pribadi, baik dari sektor pemerintahan ataupun swasta, untuk mengabari warga atau pelanggan yang terdampak kebocoran data, hingga memberi hak bagi warga untuk menarik dan menghapus data pribadinya.

Meskipun UU PDP dianggap sebagai dasar hukum yang baik bagi perlindungan data pribadi tetapi masih saja terdapat aktivis yang memberikan kritik, karena menurutnya UU ini lebih dominan melayani kepentingan pemerintah. Karena terdapat beberapa pasal yang memberikan pengecualian kepada kepentingan pertahanan keamanan dan penegakan hukum.

 

Referensi :

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220923102552-192-851626/kapan-uu-pdp-mulai-berlaku

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220922162349-185-851376/bjorka-percepat-pengesahan-ruu-pdp

Ingin tahu informasi dan berita menarik lainnya, silahkan kunjungi website kami yang lain di :

https://fittechinova.com/

 

Dan jangan lupa follow media sosial kami yang lain

Instagram          : fittechinova

linkedin              : https://www.linkedin.com/company/fti-global

Facebook           : Fit Tech Inova Global